iklan banner gratis
iklan banner Cagub Jabar
Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Ibnu Hajar Tanjung: Pemkot Bekasi Bertanggung Jawab Atas Terselenggaranya PPDB yang Transparan dan Adil

Ibnu Hajar Tanjung (IHT) Sambut Positif Statemen Pj Walikota Bekasi, Seharusnya Tidak Ada Titipan Dalam Penerimaan Siswa Baru

jabar-online.com, Senin 20 Mei 2024, 13:21 WIB

BEKASI KOTA, JabarOL — Pernyataan Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad yang meminta semua instansi berkomitmen terhadap pelaksanaan PPDB (penerimaan peserta didik baru) dalam upacara memperingati Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasional) di Plaza Pemkot Bekasi, Senin 20 Mei 2024 mulai membuka pra pendaftaran.


Termasuk statement Raden Gani Muhamad yang menjamin tidak ada titip-titipan siswa. Hal tersebut disambut positif oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung dari fraksi Gerindra dengan beberapa ketentuan.

Menurut politisi senior partai Gerindra tersebut memang seharusnya tidak ada titipan dalam penerimaan siswa baru. Pasalnya setiap anak bangsa memiliki hak pendidikan yang layak.



“Dan itu tanggung jawab pemerintah. Serta harus bisa dipastikan selama proses PPDB nya dilakukan dengan transparan," ujarnya lewat Whatsapp kepada JabarOL, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Heri Koswara Tetap Jaga Silaturahmi Politik dengan Petinggi Parpol di Kota Bekasi Untuk Menjajagi Beragam Kemungkinan Koalisi 


Menurut Ibnu Hajar Tanjung, Mayoritas Warga Bekasi Ingin Putera Puteri nya Sekolah Negeri. Ini Yang Harus Disikapi Serius oleh Pemerintah.


Yang kedua, kata dia, pastikan tidak ada pergeseran titik ordinat. Jalur prestasi syarat minimal jalur aspirasi.

“Disdik harus berani terbuka. Jadi Pemkot Bekasi melalui Disdik bisa memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh calon-calon siswa baru. Intinya bagaimana anak-anak di Kota Bekasi mendapatkan sekolah yang mereka inginkan,” tuturnya.



Pria yang akrab disapa IHT ini mengingatkan masyarakat jangan sampai ada yang ketinggalan informasi mengenai PPDB.

“Paradigma masyarakat di Kota Bekasi yang mayoritas ingin putera puteri nya sekolah di sekolah negeri. Ini yang harus disikapi pemerintah. Bagaimana caranya supaya mereka bisa diterima,” ucap IHT.


IHT minta proses PPDB diawasi oleh semua stakeholder seperti DPRD Kota Bekasi, jurnalis di Kota Bekasi, LSM, Ormas.

Bahkan bila perlu seluruh lapisan masyarakat harus ikut mengawasi proses PPDB agar berjalan maksimal.

“Dan seluruh siswa yang ikut PPDB bisa merasakan keadilan seperti termasuk dalam UUD 45 yang menyatakan seluruh anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan, dan itu adalah tugas negara,” pungkasnya. [■]

Reporter: TimRedaksiEditor: DikRizal

Paslon Walikota Nomor Urut 2, BUMN

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama
banner