Digitalisasi Langkah Konkret Dorong Transparansi, Efisiensi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
jabar-online.com, Jumat, 18 April 2025, 21:52 WIB, Jaelani / DikRizal
Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong digitalisasi pendapatan daerah usai merampungkan rapat pembahasan LKPJ tahun anggaran 2024 (DPRD Kota Bogor)
BOGOR, JabarOL — Komisi II DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya integrasi sistem antar instansi, seperti antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah (BPD), serta perangkat daerah lainnya, agar digitalisasi tidak berjalan terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem yang terintegrasi.
Selain rekomendasi terkait digitalisasi, Komisi II juga memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan infrastruktur teknologi, serta edukasi publik agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.
Pembahasan tersebut disampaikan komisi II DPRD Kota Bogor kepada Pemkot Bogor terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh mitra kerja di sektor pendapatan,termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di kantor DPRD jalan Pemuda Tanah Sereal, Kota Bogor.
BOGOR, JabarOL — Komisi II DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya integrasi sistem antar instansi, seperti antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah (BPD), serta perangkat daerah lainnya, agar digitalisasi tidak berjalan terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem yang terintegrasi.
Selain rekomendasi terkait digitalisasi, Komisi II juga memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan infrastruktur teknologi, serta edukasi publik agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.
Pembahasan tersebut disampaikan komisi II DPRD Kota Bogor kepada Pemkot Bogor terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh mitra kerja di sektor pendapatan,termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di kantor DPRD jalan Pemuda Tanah Sereal, Kota Bogor.
Proses diskusi berlangsung secara intens dan produktif guna memastikan penerimaan daerah berjalan optimal dan efisien.
Ketua Komisi II, Abdul Kadir Hasbi Alatas, mengatakan bahwa digitalisasi pembayaran bukan hanya bentuk modernisasi layanan publik, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun roadmap transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi, agar layanan kepada masyarakat lebih cepat, akurat, dan minim potensi kebocoran,” ungkapnya, Kamis (17/4/25).
Lebih lanjut Komisi II menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang bertujuan agar arah kebijakan pembangunan serta fiskal Pemerintah Kota Bogor lebih fokus, terarah, dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Ketua Komisi II, Abdul Kadir Hasbi Alatas, mengatakan bahwa digitalisasi pembayaran bukan hanya bentuk modernisasi layanan publik, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun roadmap transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi, agar layanan kepada masyarakat lebih cepat, akurat, dan minim potensi kebocoran,” ungkapnya, Kamis (17/4/25).
Lebih lanjut Komisi II menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang bertujuan agar arah kebijakan pembangunan serta fiskal Pemerintah Kota Bogor lebih fokus, terarah, dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu poin penting yang disorot adalah perlunya penguatan sistem pembayaran digital, khususnya dalam sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta sumber pendapatan lainnya.
Selain rekomendasi terkait digitalisasi, Komisi II juga memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan infrastruktur teknologi, serta edukasi publik agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2024.
Selain rekomendasi terkait digitalisasi, Komisi II juga memberikan masukan terhadap perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan infrastruktur teknologi, serta edukasi publik agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran yang baru.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2024.
Fokus utama pembahasan kali ini adalah evaluasi pengelolaan aset daerah yang dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan krusial.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyoroti masih banyaknya aset daerah yang belum tersertifikasi, karena itu dengan mendorong digitalisasi perizinan untuk transparansi dan efisiensi akan mempermudah proses penerbitan perizinan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyoroti masih banyaknya aset daerah yang belum tersertifikasi, karena itu dengan mendorong digitalisasi perizinan untuk transparansi dan efisiensi akan mempermudah proses penerbitan perizinan.
Menurutnya, pentingnya sistem yang lebih modern agar investasi di Kota Bogor tetap berjalan lebih transparan dan mudah diawasi.
Dengan digitalisasi dinilai akan memudahkan DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi atas pengelolaan aset milik daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar (DPRD Kota Bogor)
“Kami mendesak BKAD untuk mempercepat proses sertifikasi aset bekerja sama dengan BPN. Sertifikasi aset adalah fondasi penting dalam pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Termasuk menghindari terjadinya sengketa atau konflik kepemilikan aset dengan pihak lain,” ujar politisi PKS, Rabu (16/4/25)
Selain itu, Komisi I menyoroti kontribusi rendah dari aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Diketahui, terdapat sekitar 700 hingga 800 aset yang dikelola oleh pihak ketiga namun hanya menghasilkan Rp2 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Evaluasi terhadap seluruh bentuk kerjasama ini sangat penting agar aset-aset tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah,” imbuhnya.
Wakil Wali Kota Bogor, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD, menyambut baik usulan tersebut.
Dia menyebut bahwa Pemkot Bogor sudah mulai merancang platform berbasis teknologi yang dapat mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan sekaligus mencegah praktik maladministrasi.
Sementara itu, Kepala Satpol-PP Kota Bogor, Agustyan Syach, menyatakan bahwa sistem digital juga dapat membantu aparat dalam pengawasan. [■]
Reporter: Jaelani - TimRedaksi, Editor: SidikRizal/JabarOL
“Kami mendesak BKAD untuk mempercepat proses sertifikasi aset bekerja sama dengan BPN. Sertifikasi aset adalah fondasi penting dalam pengelolaan dan pengamanan aset milik daerah. Termasuk menghindari terjadinya sengketa atau konflik kepemilikan aset dengan pihak lain,” ujar politisi PKS, Rabu (16/4/25)
Selain itu, Komisi I menyoroti kontribusi rendah dari aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Diketahui, terdapat sekitar 700 hingga 800 aset yang dikelola oleh pihak ketiga namun hanya menghasilkan Rp2 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Evaluasi terhadap seluruh bentuk kerjasama ini sangat penting agar aset-aset tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah,” imbuhnya.
Wakil Wali Kota Bogor, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD, menyambut baik usulan tersebut.
Dia menyebut bahwa Pemkot Bogor sudah mulai merancang platform berbasis teknologi yang dapat mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan sekaligus mencegah praktik maladministrasi.
Sementara itu, Kepala Satpol-PP Kota Bogor, Agustyan Syach, menyatakan bahwa sistem digital juga dapat membantu aparat dalam pengawasan. [■]
Reporter: Jaelani - TimRedaksi, Editor: SidikRizal/JabarOL
Posting Komentar