Ujang Hendra: Kalo Mau Punya Pemimpin Yang Tidak Korupsi Maka Mulai dari Diri Kita Tidak Korupsi Saat Pilih Mereka
BEKASI KOTA, BksOL — Diskusi publik yang berujung dan mengerucut ke pembentukan opini siapa calon kepala daerah yang pantas dilupakan dan siapa yang harus dipilih ini jadi benar-benar seru dan hidup, dan diselenggarakan di RM Griya Wulansari, Margajaya, Bekasi Timur hari Jumat 15/11/2024.
Baca juga: Organisasi SOMASI Gelar Diskusi Demi Perjelas Status Hukum Setiap Kandidat Pilkada Kota Bekasi 2024
Acara diskusi ringan namun jadi terasa berat ini penuh dengan interaksi serius penuh sindiran baik dari isi pemaparan pembicara utama serta pembicara pendukung lainnya maupun pertanyaan para peserta dari beberapa ormas dan LSM yang tergabung dalam lembaga organisasi non pemerintahan SOMASI (Serikat Ormas Bekasi).
Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber sebagai pembicara dari berbagai kalangan, mulai dari seorang mantan birokrat (camat); Drs. H.M. Ichsan Said, M.M. Kemudian Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) kota Bekasi; Drs H. Zahrul Hadiprabowo, CIRB.
Praktisi hukum advokat, Bambang Sunaryo di Diskusi Publik SOMASI, Jumat 15/11/2024 RM Griya Wulansari
Tak kalah pentingnya pakar hukum serta advokat; H.M. Bambang Sunaryo, SH, MH. serta Rektor Unisma; Dr. Amin, SPd, MPd.
Dan dari kalangan tokoh muda, Ketua KNPI; Mardani Ahmad, S.I.P, M.I.Pol. juga akademisi dan pemerhati kebijakan publik; Dr. Abdul Choir HS, MPd.
Acara dibimbing oleh pengacara muda yang jadi moderator diskusi; Ujang Hendra, SH. dengan ketua panitia penyelenggara Acara Diskusi Publik SOMASI bertema Mengawal Bekasi Bebas dari Korupsi yang juga pemerhati kota Bekasi; Agung Sutopo.
Faizal NA Moeliza, sebagai salah satu peserta Diskusi Publik yang digelar Serikat Ormas Bekasi (SOMASI) ini menanyakan kemana arahnya nanti diskusi ini bermuara?
Apakah nantinya akan berdampak signifikan kepada niat baik awal untuk mengawal Bekasi jadi bersih dari korupsi atau malah jadi pengawal di belakang para koruptor supaya tetap kelihatan bersih?
Kenapa tak belajar tegas seperti pemerintah di luar negeri? Misalnya seperti pemerintah RRC (Republik Rakyat China) dimana pernah pemimpin nya menyatakan akan sediakan 100 peti mati, 99 peti mati untuk pejabat dan menteri yang dia pimpin, 1 peti untuk dirinya sendiri.
"Jika berani para calon pemimpinnya khususnya di pilkada Kota Bekasi kali ini untuk membuat pernyataan serupa, pasti warga akan lebih berharap dan percaya, bahwa calon walikota Bekasi tidak akan melakukan hatrick sebagai kota yang pemimpinnya sudah 2x ditangkap KPK dan jadi tersangka koruptor yang berujung jadi tahanan korupsi." ungkap Faisal lagi.
"Pertanyaannya adalah apakah bangsa kita khususnya warga kota Bekasi dimana para calon pemimpinnya berani berkomitmen seperti itu?" ujar Faisal NA Moeliza.
Faisal yang pernah jadi caleg dari partai pemenang kursi terbanyak di DPRD Kota Bekasi ini, dimana dirinya telah dikalahkan oleh caleg partai lain yang melakukan money politic secara gamblang, sehingga dirinya jadi kuatir dan pesimis dengan pilkada yang para kandidatnya didukung oleh anggota dewan terpilih yang kemenangannya saja masih dimungkinkan dilakukan dengan cara koruptif serta tak jujur.
Faisal Moeliza selaku Ketua Dewan Pembina Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kota Bekasi ini menyatakan juga secara tegas agar jangan memilih para kandidat calon walikota Bekasi yang sudah jadi terduga beberapa kasus Korupsi.
"Kita semua paham Kota Bekasi sudah 2X pemimpinnya dipenjarakan, ini bukanlah prestasi yang membanggakan, apalagi jika sampai memilih calon koruptor sebagai kandidat walikota Bekasi!" pungkas Faisal.
Sementara itu di tempat dan acara diskusi yang sama Bambang Sunaryo, advokat dan pengacara kondang Bekasi raya, katakan hal senada lebih jauh.
Bambang Sunaryo SH, MH pengacara banyak kasus pidana di Kota Bekasi yang juga jadi pembicara utama acara diskusi ini menegaskan, bahwa setiap kejahatan itu meninggalkan jejak.
Bambang, mantan caleg DPR RI dari partai biru untuk dapil Kota Bekasi dan Kota Depok ini melanjutkan, "Bahwa setiap pelaku kejahatan itu selalu meninggalkan jejak. Khususnya para kandidat cawalkot Bekasi kali ini."
Tanpa menyebutkan nama siapa cawalkot (calon walikota) yang dimaksud, Bambang menunjuk sisa proyek pengerjaan polder-polder yang ada di beberapa titik di kota Bekasi yang masih mangkrak, yang ditinggalkan oleh mantan walikota sebelumnya sebagai bukti jejak kejahatan korupsi yang sangat jelas terlihat.
"Sebagai contoh jejak kejahatan korupsinya adalah salah satunya adalah sisa pengerjaan proyek polder-polder di Kota Bintang," imbuh Bambang dengan maksud menuding mangkraknya pengerjaan proyek bangunan polder-polder di Kota Bintang Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi di maza pemerintahan Tri Adhianto sebagai walikotanya.
"Itu baru satu contoh saja jejak-jejak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh salah satu kandidat calon walikota Bekasi, yang juga mantan walikota!" pungkas Bambang yang sekali lagi tanpa menyebutkan nama siapa calon walikota dimaksud secara terbuka.
Demikian pula Adi Burnadi, sang mantan caleg dari PDIP yang menganggap sistem pelaksanaan pemilu 2024 khususnya di kota Bekasi masih transaksional dan menjebak setiap kandidat caleg secara terpaksa masuk ke dalam sistem kampanye dengan cara pembiayaan IJON (red.: riba).
Setelah mantan pak camat, Ichsan Said menyampaikan pengalamannya sebagai birokrat di pemerintahan kota Bekasi tentang perlunya tidak berurusan dengan politik transaksional (red: dalam artian negatif), yang mengakibatkan pelakunya harus dan terpaksa korupsi.
Demikian juga pernyataan tokoh muda, Ketua KNPI yang biasa dipanggil Bang Dani menyampaikan tentang perlunya melihat track record (rekam jejak) para kandidat melalui penelusuran informasi yang saat ini mudah diakses di internet. Jika sudah diketahui dan didapati informasi sang kandidat kemungkinan besar terduga korupsi, ya jangan didukung apalagi dipilih.
Acara pun ditutup oleh Moderator Ujang Hendra yang telah hidupkan suasana secara baik dengan pesan; "Jika ingin memilih pemimpin yang jujur dan baik serta amanah dan tidak terindikasi tindak pidana korupsi di kemudian hari, maka mulai lah dari kita sendiri, untuk tidak berperilaku koruptif."
"Mulai dari diri kita dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Bekasi ini untuk bersikap jujur dan tidak korupsi, sehingga kelak pilkada nanti tidak menghasilkan pemimpin yang akan melakukan perbuatan kriminal korupsi!" pungkas Ujang Hendra. [■]
Reporter: WM - TimRedaksi, Editor: DikRizal
إرسال تعليق